Tanjung Balai Karimun, Senin / 19 September 2022, jam 4 sore hingga pukul 09.30 malam bertempat di Ruang Rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Rapat tersebut langsung dipandu oleh Bupati Karimun Bapak Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan dibuka secara resmi dan dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Riau Bapak. H. Ansar Ahmad, SE.,MM bersama -sama dengan para OPD Provinsi serta Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan terkait, diantaranya hadir secara langsung dan juga perwakilan dari Bupati Natuna, Bupati Kepulauan Anambas (Hadir Virtual), Asisten II Provinsi Kepulauan Riau, Walikota Batam (diwakili Sekda), Plt. Bupati Bintan (diwakili Sekda dan Asisten I), Walikota Tanjungpinang (diwakili Asisten II), Bupati Lingga (diwakili Ka. Bappeda), Kepala Dinsos Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Deputi Direktur Wilayah SUMBAR Riau Kepulauan Riau, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Direktur Utama BRK Syariah, Kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala OPD Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutan nya, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE.,MM menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran ganda, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang ada di Daerah dan yang memiliki otoritas dalam menjalankan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: yang selanjutnya Gubernur meminta untuk masing-masing peserta Rakor yang hadir untuk menyampaikan bahan paparan sehubungan dengan beberapa aspek dan tingkat urgensi yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah dalam aspek pelayanan, pembangunan dan pemerataan, kestabilan ekonomi dan hal lainnya yang dianggap sangat penting dimasing-masing wilayah pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya terkait dengan Perkembangan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Realisasi DAK Fisik Dan Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II-2022, Realisasi DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana), Laporan Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial Tahun Anggaran 2022, Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM Se-Provinsi Kepulauan Riau, (Kondisi Stunting dan Capaian Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Penerapan Penggunaan Barang Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau. dan hal yang sangat menjadi perhatian bahwa terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, yang disampaiakn secara langsung kepada Bapak Gubernur Kepulauan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Drs. Zulhendri, M.Si.
Dalam hasil rakor tersebut Gubernur Kepulauan Riau mengharapkan TP2DD dan inflasi juga menjadi hal yang sangat penting khususnya adanya penekanan keseriusan bersama masing-masing Kepala Daerah dan agar benar-benar aktif meningkatkan program digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Selanjutnya menurut Ansar Ahmad untuk Program TP2DD sangat dibutuhkan membutuhkan jaringan koneksifitas yang lancar maka saat ini sarana pendukung yang dibutuhkan adalah BTS. BTS paling banyak Natuna Anambas, karena provider seluler berada di Anambas. Masih membutuh 34 tower lagi untuk ideal dari 77 tower yang sudah ada sebagai perangkat pendukung percepatan TP2DD.
Dan dalam arahan Gubernur Kepulauan Riau, sangat mengharapkan adanya laporan rutin sesuai dengan data tervalidasi dengan baik oleh masing-masing Kepala Daerah dan Instansi terkait. sebelum menutup Rakor tersebut Gubernur Kepuulauan Riau meminta Kepala Daerah dapat menyampaikan dan dilaporkan perkembangan terkait hal dan tindak lanjut hasilnya seminggu sekali untuk penyerapan DAK fisik oleh masing-masing OPD terkait dengan media teknologi yang tersedia saat ini yakni melalui (Daring zoom meeting). tutupnya. (biropemotda_kepri).
