RAPAT REVIEW HASIL EPPD TAHUN 2022 OLEH TIM TEKNIS NASIONAL TERHADAP LPPD TAHUN 2021

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekeratriat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Kamis tanggal 13 Oktober 2022 bertempat diruang Rapat Biro Pemotda melaksanakan Rapat Review Hasil EPPD Tahun 2022 Yang Telah Dilakukan Oleh Tim Teknis Nasional Terhadap LPPD Tahun 2021. Pada acara rapat tersebut dibuka oleh Direktur EKPKD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Deddy Winarwan dan didampingi oleh Staf dan Pejabat dilingkungan Direktorat EKPKD Kemendagri.

Pada rapat tersebut dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi zoom diikuti oleh TIM Daerah diseluruh 34 Provinsi se-Indonesia, seperti Inspektorat Daerah, Biro Pemerintahan Provinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi.

Rapat evaluasi LPPD ini adalah merupakan tindaklanjuti dari amanat Pasal 27 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang mengamanatkan bahwa Tim Nasional melakukan tahapan EPPD terhadap provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya.

Turut hadir Bapak Drs. Zainal Arifin selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah (Koordinator) Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kepulauan Riau mewakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kepulauan Riau. pada rapat review tersebut dibagi menjadi beberapa Break Out Room dimana Provinsi Kepulauan Riau masuk pada Room II bersama dengan Provinsi Wilayah II Binaan Subdit Evaluasi Kinerja diantaranya, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil dari Rapat review tersebut diharapkan yaitu hasil LPPD kedepan dan tahun berikutnya diharapkan memperoleh hasil yang maksimal yakni nilai sangat tinggi dalam pelaporan LPPD Provinsi, sebagaimana harapan dari Pemerintah Pusat sebagaimana disampaikan oleh Kasubdid Evaluasi Kinerja Wilayah II Dirjen Otda Kemendagri RI Agusteno Siburian yang juga sebagai Narsum dalam rapat review tersebut, (biropemotda_kepri).