TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang menggelar rapat pembahasan naskah kerja sama perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh miskin ekstrem, miskin, dan pekerja rentan, Senin (16/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gedung A Lantai 1, Pulau Dompak, Tanjungpinang, dan dibuka oleh Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dian Ardiansyah Izhar, SE., M.A.P.
Rapat dihadiri Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai OPD pelaksana, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang.
Dalam rapat dibahas Draf Naskah Kerja Sama yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. BPJS Ketenagakerjaan memaparkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja rentan.
Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kerja sama ini mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan pekerja rentan, sekaligus mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Bagi BPJS Ketenagakerjaan, kerja sama ini bermanfaat dalam memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja informal dan pekerja rentan yang selama ini belum terlindungi, melalui dukungan data sasaran, sosialisasi, dan fasilitasi pembiayaan iuran dari pemerintah daerah.
Kerja sama ini bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja yang belum mampu membayar iuran secara mandiri, sekaligus memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kepri.
Di akhir rapat, kedua belah pihak menyetujui perubahan isi draf naskah kerja sama yang telah dibahas dan disepakati bersama.