BIRO PEMEREINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA Provinsi Kepulauan Riau
  1. Beranda
  2. Layanan
Beranda

Layanan Publik

PPID Online

Daftar layanan dalam kategori ini.

Permohonan Informasi Publik Form online permohonan informasi publik
Pengajuan Keberatan Form online pengajuan keberatan informasi publik
Cek Status Permohonan Cek status permohonan dan keberatan informasi publik
Prosedur Permohonan Informasi Tata cara memperoleh informasi publik disertai waktu dan syarat permohonan
Prosedur Pengajuan Keberatan Tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik
Laporan Tahunan PPID Ringkasan laporan akses informasi publik tahunan

Pengaduan

Daftar layanan dalam kategori ini.

Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
Pengaduan Pelanggaran Perjanjian Tata cara pengaduan pelanggaran oleh pihak yang mendapat izin/perjanjian kerja
SP4N-LAPOR Pengaduan Online Kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR Provinsi Kepulauan Riau

E-Layanan Administrasi Pemerintahan

Berikut Ini dismapaikan 9 (Sembilan) Layanan Administrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Icon
LAYANAN INFORMASI ADMINISTRASI KERJASAMA Yuk Kerja Sama (YKS) adalah solusi digital dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk memudahkan administrasi dan kerja sama antar pemerintah, pihak ketiga, instansi vertikal, serta lembaga internasional. Platform ini dirancang untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kerja sama pemerintahan secara elektronik.
Icon
LAYANAN ADM. KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH Layanan Administrasi Kepala/Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ini merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk mengelola Layanan Administrasi Kepala/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
Icon
LAYANAN INFORMASI E-LPPD KEPRI e-LPPD (Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengintegrasikan, mempermudah, dan mempercepat proses penyusunan, penyampaian, serta evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sistem ini mentransformasi pelaporan manual menjadi digital demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Melalui platform ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri dapat mengunggah Data Capaian Kinerja (DCK) beserta Data Pendukung (Bukti Objektif) secara terstruktur sesuai standar kriteria evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Icon
LAYANAN INFORMASI ADM. E-LKPj KEPRI Layanan e-LKPJ (Elektronik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Provinsi Kepulauan Riau adalah sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyusun, mengolaborasikan, dan menyajikan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Jika e-LPPD difokuskan untuk evaluasi internal pemerintah pusat (Kemendagri), e-LKPJ difokuskan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta masyarakat luas.
Icon
LAYANAN ADM. DPRD PROV, KAB & KOTA Layanan Administrasi DPRD pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah fasilitas administratif yang mengurus seluruh proses legalitas kepemimpinan, keanggotaan, serta hak administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau. Sesuai dengan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah, layanan ini menjembatani urusan pemerintahan daerah antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Icon
LAYANAN INFROMASI ADMINISTRASI SPM Layanan Administrasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah fasilitas pembinaan, pengawalan, dan pengintegrasian pelaksanaan SPM pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemprov Kepri serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau. Sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2021, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Biro Pemerintahan dan Otda bertindak sebagai Sekretariat Tim Penerapan SPM Provinsi Kepri yang bertanggung jawab memastikan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar terealisasi dengan optimal.
Icon
LAYANAN INFORMASI DOKUMEN KERJASAMA Layanan Informasi Dokumen Kerja Sama merupakan fasilitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses, transparansi, serta kejelasan informasi mengenai seluruh dokumen kerja sama yang terjalin antarlembaga, pemerintah, maupun mitra swasta. Melalui layanan ini, para pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat dapat memperoleh kejelasan mengenai komitmen, cakupan, serta kemajuan pelaksanaan kerja sama yang sedang atau telah disepakati. Fungsi Utama Layanan Transparansi dan Akuntabilitas: Menyediakan data dan dokumen perjanjian (seperti Memorandum of Understanding / MoU, Perjanjian Kerja Sama / PKS, atau Kontrak Kerja) secara terbuka sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik. Pusat Rujukan dan Verifikasi: Menjadi acuan resmi bagi unit kerja internal maupun pihak luar untuk memverifikasi keabsahan, masa berlaku, serta hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam dokumen kerja sama. Monitoring dan Evaluasi: Memudahkan penelusuran status pelaksanaan kerja sama, mulai dari tahap penyusunan draft, penandatanganan, implementasi program, hingga evaluasi akhir sebelum masa berlaku habis. Ruang Lingkup Dokumen yang Dikelola Nota Kesepahaman (MoU): Dokumen kesepakatan awal yang mengatur arah kerja sama secara umum dan prinsip-prinsip dasar kemitraan. Perjanjian Kerja Sama (PKS): Dokumen operasional yang memuat rincian teknis, hak, kewajiban, alokasi sumber daya, serta skema pelaksanaan program secara mendetail. Addendum atau Lampiran Kerja Sama: Dokumen perubahan atau penambahan klausul dari perjanjian utama yang disepakati oleh para pihak. Laporan Evaluasi Pelaksanaan: Ringkasan capaian dan tindak lanjut dari komitmen kerja sama yang telah berlangsung. Mekanisme Akses dan Pelayanan Layanan ini umumnya diakses melalui portal informasi digital terpadu (repositori dokumen) maupun pelayanan langsung melalui desk unit kerja sama. Pengguna layanan dapat mengajukan permintaan informasi atau pencarian dokumen dengan melampirkan identitas serta maksud penggunaan informasi secara jelas. Dengan pengelolaan dokumen kerja sama yang terstruktur, efisien, dan mudah diakses, organisasi dapat membangun reputasi yang profesional, mencegah potensi tumpang tindih program, serta memastikan seluruh bentuk kemitraan memberikan dampak nyata dan terukur bagi semua pihak.
Icon
LAYANAN MONITORING KERJASAMA PEMDA, BADAN USAHA DAN SWASTA Layanan Monitoring Kerjasama Pemda, Badan Usaha, dan Swasta merupakan sebuah platform terintegrasi yang dirancang untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh ekosistem kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor privat—baik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun kemitraan bisnis swasta secara langsung. Melalui sistem monitoring ini, seluruh tahapan tata kelola kerja sama dapat dipantau secara real-time dan transparan, mulai dari tahap perencanaan, penandatanganan kesepakatan (MoU/KSP), pelaksanaan proyek, hingga evaluasi dampak dan capaian Target Kinerja Utama (KPI). Pilar Utama Layanan Monitoring Pelacak Progres Real-Time: Memantau perkembangan fisik dan operasional proyek infrastruktur atau layanan publik yang dikerjasamakan untuk meminimalisasi keterlambatan di lapangan. Transparansi & Akuntabilitas Keuangan: Mengawasi alokasi investasi, bagi hasil, royalti, maupun pemenuhan kewajiban finansial dari masing-masing pihak secara akurat guna mencegah potensi sengketa. Manajemen Risiko & Kepatuhan Legal: Mendeteksi kendala regulasi, perizinan, atau ketidaksesuaian adendum perjanjian sejak dini agar penanganan mitigasi risiko dapat dilakukan dengan cepat. Evaluasi Cepat & Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Menyediakan dashboard analitik yang mengagregasi data kinerja sebagai basis bagi pimpinan Pemda maupun direksi badan usaha dalam mengambil keputusan strategis.
Icon
LAYANAN INFORMASI AGENDA KEGITAN BIRO PEMERINTAHAN Layanan Informasi Agenda Kegiatan Biro Pemerintahan merupakan sarana komunikasi publik dan koordinasi internal yang dirancang untuk menyajikan jadwal, jenis kegiatan, serta perkembangan pelaksanaan tugas-tugas penatausahaan pemerintahan secara transparan, akurat, dan terstruktur. Melalui layanan ini, Biro Pemerintahan menyajikan berbagai informasi krusial, antara lain: Jadwal Kegiatan Pimpinan & Komponen Biro: Memuat agenda rapat harian/mingguan, peninjauan lapangan, serta acara protokoler pimpinan daerah dan pejabat struktural. Koordinasi Otonomi Daerah & Kerjasama: Informasi terkait pelaksanaan rapat koordinasi penataan wilayah, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi kerja sama antar-daerah maupun pihak ketiga. Fasilitasi Kebijakan & Administrasi Wilayah: Kejelasan jadwal pembahasan produk hukum daerah, fasilitasi administrasi kependudukan dan batas wilayah, hingga agenda evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan (LPPD/LKPJ). Layanan informasi ini dapat diakses oleh pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat luas melalui portal resmi/aplikasi agenda digital pemerintah daerah, media sosial, maupun papan informasi internal. Dikelola secara real-time oleh tim humas dan sekretariat biro, layanan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi publik, mencegah tumpang tindih jadwal kegiatan, serta mempercepat alur koordinasi lintas dinas dan instansi vertikal.
Isi Survei SKM